YPLP PGRI Berkewajiban Meningkatkan Mutu Pendidikan
LUBUKLINGGAU-YPLP PGRI mempunyai kewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di sekolah-sekolah milik yayasan PGRI dalam wilayah Kota Lubuklinggau. Meningkatkan mutu pendidikan diawali dari guru yang bermutu, kalau guru sudah profesional dalam mengajar tentu mutu pendidikan di sekolah akan meningkat, kata Drs Albert Barus, ketua panitia penyelengara pelatihan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).
Untuk itu, lanjut Albert, yayasan PGRI selaku pemilik sekolah PGRI menyelegarakan pelatihan penyusunan KTSP ini. “kegitan ini dijadwalkan dua hari, dimulai hari ini (Kamis, 30/10) hingga Jumat (31/10), pada hari pertama mengenai sitem penilaian selanjutnya silabus. Pematerinya yakni dari Dinas Pendidikan dan pihak yayasan PGRI yang disampaikan langsung oleh Ketua Dikdasmen M Nasir BA.
Dan dibantu oleh Maspa Korbani SPd salah seorang guru yang cukup berpengalaman, karena sudah sering mengikuti pelatihan serupa pada tingkat provinsi bahkan hingga tingkat nasional. “Jadi wajar kalau kita minta bantuannya untuk membagi pengetahuan dan pengalamannya,” jelas Albert
Dia melanjutkan, pelatihan yang diikuti 40 guru PGRI itu dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Drs H Jufri Effendi MM diwaliki oleh Kabid Dikdas, Drs H Burlian Husin MM, demikian kata Albert. (04)
Kamis, 30 Oktober 2008
Kebaradaan TKQ dan TPQ Berkembang Pesat
*Ada 168 Unit
*Jumlah Murid 9.854 Orang
LUBUKLINGGAU-Keberadaan Taman Pendidikan Al-Qura’an (TPQ) dan Taman Kanak-kanak Al-Quran (TKQ) atau yang lebih dikenal TPA di Kota Lubuklinggau, berkembangan pesat. Jumlahnya terus bertambah dari waktu ke waktu, sekarang ada 168 unit, demikian kata Kepala Kantor Departemen Agama Kota Lubuklinggau, Drs HM Asri, melalui Kepala Seksi Pendidikan Keagamaan Pada Masyarat, Pemberdayaan Masjid dan Pendidikan Keagamaan Pada Pondok Pesantren (Kasi Penamas dan PK Pontren), Drs H A Zainuri Mattan, didampingi Hasbi Mustopa SAg di kantornya terletak di Jalan Sukarno Hata, Kelurahan Petanang, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Kamis (30/10).
Bertambahnya jumlah TPQ dan TKQ itu, lanjut Zainuri, karena partisipasi masyarat untuk mendidik anaknya di lembaga pendidikan keagamaan non formal itu cukup baik. “Hampir setiap masjid ada TPQ atau TKQ, sesuai dengan kebutuhan masyarat sekitar,” jelasnya.
Zainuri melanjutkan, bersarkan data dari Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid (BKPMRI) Kota Lubuklinggau, tahun 2008 jumlah anak yang mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan non formal yang mempelajari baca dan tulis Al-Quran itu sebanyak 9.854 orang. Dengan rincian TKQ 2.240 anak, sedangkan TPQ 7.614 orang.
“Kita hanya mengawasi keberadaan TPQ dan TKQ, sedangkan BKPMRI yang melakukan pembinaan,” bebernya.
Masih kata Zainuri, materi pelajaran di TKQ dan TKQ itu dititik beratkan pada membaca dan menulis Al-Quran yang dilengkapi alat peraga. Kemudain ada materi penunjang seperti ahlak mulia, kisah nabi, kisah sahabat nabi. “Kemudian mengenai metode yang digunakan dalam mengajarkan membaca Al-Qur’an kita sepakati metode Iqro’, “ ujarnya.
Lalu Zainuri, menjelaskan berdasarkan pedoman dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag-RI) tidak ada lagi sebutan TPA tapi diganti dengan sebutan TKQ, TPQ dan TQA (Ta’limul Quran Lil Aulad). Di Kota Lubuklinggau TQA ini belum ada. “Tujuan lembaga itu untuk membentuk generasi yang memiliki komitmen terhadap Al-Qur’an sebagai sumber prilaku, pijakan hidup dan rujukan segalaha urusan,” pungkasnya.
Selain itu lanjut mantan Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuklinggau Timur itu. Yakni untuk menanamkan kecintaan yang mendalam terhadap Al-Qur’an. “Selanjutnya mencetak generasi yang mampu dan rajin membaca terus menerus mempelajari isi kandungan Al-Qur’an dan memiliki kemaun yang kuat untuk mengamalkannya secara kaffalah dalam kehidupan sehari-hari,” demikian kata Zainuri.
*Ada 168 Unit
*Jumlah Murid 9.854 Orang
LUBUKLINGGAU-Keberadaan Taman Pendidikan Al-Qura’an (TPQ) dan Taman Kanak-kanak Al-Quran (TKQ) atau yang lebih dikenal TPA di Kota Lubuklinggau, berkembangan pesat. Jumlahnya terus bertambah dari waktu ke waktu, sekarang ada 168 unit, demikian kata Kepala Kantor Departemen Agama Kota Lubuklinggau, Drs HM Asri, melalui Kepala Seksi Pendidikan Keagamaan Pada Masyarat, Pemberdayaan Masjid dan Pendidikan Keagamaan Pada Pondok Pesantren (Kasi Penamas dan PK Pontren), Drs H A Zainuri Mattan, didampingi Hasbi Mustopa SAg di kantornya terletak di Jalan Sukarno Hata, Kelurahan Petanang, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Kamis (30/10).
Bertambahnya jumlah TPQ dan TKQ itu, lanjut Zainuri, karena partisipasi masyarat untuk mendidik anaknya di lembaga pendidikan keagamaan non formal itu cukup baik. “Hampir setiap masjid ada TPQ atau TKQ, sesuai dengan kebutuhan masyarat sekitar,” jelasnya.
Zainuri melanjutkan, bersarkan data dari Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid (BKPMRI) Kota Lubuklinggau, tahun 2008 jumlah anak yang mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan non formal yang mempelajari baca dan tulis Al-Quran itu sebanyak 9.854 orang. Dengan rincian TKQ 2.240 anak, sedangkan TPQ 7.614 orang.
“Kita hanya mengawasi keberadaan TPQ dan TKQ, sedangkan BKPMRI yang melakukan pembinaan,” bebernya.
Masih kata Zainuri, materi pelajaran di TKQ dan TKQ itu dititik beratkan pada membaca dan menulis Al-Quran yang dilengkapi alat peraga. Kemudain ada materi penunjang seperti ahlak mulia, kisah nabi, kisah sahabat nabi. “Kemudian mengenai metode yang digunakan dalam mengajarkan membaca Al-Qur’an kita sepakati metode Iqro’, “ ujarnya.
Lalu Zainuri, menjelaskan berdasarkan pedoman dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag-RI) tidak ada lagi sebutan TPA tapi diganti dengan sebutan TKQ, TPQ dan TQA (Ta’limul Quran Lil Aulad). Di Kota Lubuklinggau TQA ini belum ada. “Tujuan lembaga itu untuk membentuk generasi yang memiliki komitmen terhadap Al-Qur’an sebagai sumber prilaku, pijakan hidup dan rujukan segalaha urusan,” pungkasnya.
Selain itu lanjut mantan Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuklinggau Timur itu. Yakni untuk menanamkan kecintaan yang mendalam terhadap Al-Qur’an. “Selanjutnya mencetak generasi yang mampu dan rajin membaca terus menerus mempelajari isi kandungan Al-Qur’an dan memiliki kemaun yang kuat untuk mengamalkannya secara kaffalah dalam kehidupan sehari-hari,” demikian kata Zainuri.
Selasa, 28 Oktober 2008
Orang Yang Memutuskan Silaturahmi Tidak Masuk Surga
*Halal Bihalal KB Muhammadiyah
LUBUKLINGGAU-Keluarga besar Muhammadiyah menggelar halal bihalal sekaligus milad (ulang tahun) ‘Aisyiyah ke-94, pelantikan mahasiswi Lembaga Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak (LPGTK) ‘Aisyiyah dan pelepasan jemaah calon haji Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Muhammadiyah, di komplek Muhammadiyah terletak di Jalan Letkol Atmo, Lubuklinggau, Selasa (28/10).
Ketua Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Lubuklinggau, Dra Nurhayati Ajun, dalam sambutanya mengatakan, ‘Aisyiyah merupakan organisasi yang sudah cukup matang dan mapan. “Keberadan ‘Aisyiyah cukup solid sehingga dapat bertahan, sekarang genap berusia 94 tahun,” ujarnya.
Lalu Nurhayati, menyebutkan peran organisasi ‘Aisyiyah bergerak dibidang sosial dan keagamaan juga selalau eksis membina ibu-ibu ‘Aisyiyah. “Untuk mencapai tujuan organisasi ‘Aisyiyah memiliki usaha diantaranya lembaga pendidikan guna mendidik generasi muda ‘Aisyiyah. “Tujuan lembaga pendidikan kita untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan menurut ajaran Islam,” bebernya.
Kemudian Wakil Ketua PD Muhammadiyah Kota Lubuklinggau, Drs H Syamsul Anwar MF, mengucapkan selamat kepada mahasiswi LPGTK yang baru dilantik.
“Semoha ilmu yang saudari dapat bermanfaat, tidak saja bagi diri sendiri tapi juga orang lain. Dan selamat ulang tahun kepada ibu-ibu ‘Aisyiyah, semoga semakin jaya,” ujarnya.
Syamsul melanjutkan, malalui momentum halal bihalal ini marilah kita tingkatkan ukhuwa Islamiyah dikalangan Umat Islam.
Selanjutnya Syamsul, mengucapkan terima kasih kepada calon jemaah haji (CJH) yang mempercayai KBIH Muhammadiyah untuk memberikan bimbingan haji.
“Mari kita teruskan kegitaan dakwa dan tingkatkan amal ibadah kita” demikian kata Syamsul.
Wakil Walikota Lubuklinggau, Drs SN Prana Putra Sohe MM, menjelaskan mengenai program Pemerintah Kota Lubuklinggau, yang akan dimasukan kedalam APBD tahun 2009.
Diantaranya bidang pendidikan sekitar 72 Milyar atau 20 persen dari APBD, diluar gaji guru.
“Untuk pemasangan listrik ke kelurahan yang belum dialiri listrik kita anggarkan Rp 13 Milyar,” beber Wawako.
Ustadz Muslim Kawilarang, menyampaikan pesan hikma halal bihalal. Menurutnya istilah halal bihalal tidak ada di negara lain hanya ada di Indonesia. Artinya halal bihalal meruapkan budaya Indonesia. Ini merupakan budaya yang baik.
“Untuk itu manfaatkan momentum yang baik ini untuk menyelesaikan perselisihan diantara kita. Allah SWT tidak akan mengampuni dosa kita dengan sesama manusia, karena Allah SWT sangat menghargai hak-hak Adam. Untuk diketahui orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga. Untuk itu marilah kita tingkatkan tali silaturahmi dan saling maaf memaafkan,” ujaknya.
Acara diawali pembacaan Qalam Illahi oleh Marlinaf SAg. Lalu dilanjutkan pelantikan mahasiswa LPGTK ‘Aisyiyah oleh Siti Ulfa Ba, didampingi Ketua Pimpinan Daerah (PD) ‘Asyiyah Kota Lubuklinggau, Dra Nurhayati Ajun, Hj Maimunah SKM.
Acara tersebut dihadiri oleh Ketua PD Muhammadiyah Kota Lubuklinggau, Drs H Saidina Ali, Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah (Dikdasmen), Drs Agus Taman, beserta unsur pimpinan Muhammadiyah, Ketua DPD Partai Golkar Kota Lubuklinggau, Mahmud HM, Ratusan keluarga besar Muhammadiyah dan tamu undangan lainya. (04)
*Halal Bihalal KB Muhammadiyah
LUBUKLINGGAU-Keluarga besar Muhammadiyah menggelar halal bihalal sekaligus milad (ulang tahun) ‘Aisyiyah ke-94, pelantikan mahasiswi Lembaga Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak (LPGTK) ‘Aisyiyah dan pelepasan jemaah calon haji Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Muhammadiyah, di komplek Muhammadiyah terletak di Jalan Letkol Atmo, Lubuklinggau, Selasa (28/10).
Ketua Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Lubuklinggau, Dra Nurhayati Ajun, dalam sambutanya mengatakan, ‘Aisyiyah merupakan organisasi yang sudah cukup matang dan mapan. “Keberadan ‘Aisyiyah cukup solid sehingga dapat bertahan, sekarang genap berusia 94 tahun,” ujarnya.
Lalu Nurhayati, menyebutkan peran organisasi ‘Aisyiyah bergerak dibidang sosial dan keagamaan juga selalau eksis membina ibu-ibu ‘Aisyiyah. “Untuk mencapai tujuan organisasi ‘Aisyiyah memiliki usaha diantaranya lembaga pendidikan guna mendidik generasi muda ‘Aisyiyah. “Tujuan lembaga pendidikan kita untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan menurut ajaran Islam,” bebernya.
Kemudian Wakil Ketua PD Muhammadiyah Kota Lubuklinggau, Drs H Syamsul Anwar MF, mengucapkan selamat kepada mahasiswi LPGTK yang baru dilantik.
“Semoha ilmu yang saudari dapat bermanfaat, tidak saja bagi diri sendiri tapi juga orang lain. Dan selamat ulang tahun kepada ibu-ibu ‘Aisyiyah, semoga semakin jaya,” ujarnya.
Syamsul melanjutkan, malalui momentum halal bihalal ini marilah kita tingkatkan ukhuwa Islamiyah dikalangan Umat Islam.
Selanjutnya Syamsul, mengucapkan terima kasih kepada calon jemaah haji (CJH) yang mempercayai KBIH Muhammadiyah untuk memberikan bimbingan haji.
“Mari kita teruskan kegitaan dakwa dan tingkatkan amal ibadah kita” demikian kata Syamsul.
Wakil Walikota Lubuklinggau, Drs SN Prana Putra Sohe MM, menjelaskan mengenai program Pemerintah Kota Lubuklinggau, yang akan dimasukan kedalam APBD tahun 2009.
Diantaranya bidang pendidikan sekitar 72 Milyar atau 20 persen dari APBD, diluar gaji guru.
“Untuk pemasangan listrik ke kelurahan yang belum dialiri listrik kita anggarkan Rp 13 Milyar,” beber Wawako.
Ustadz Muslim Kawilarang, menyampaikan pesan hikma halal bihalal. Menurutnya istilah halal bihalal tidak ada di negara lain hanya ada di Indonesia. Artinya halal bihalal meruapkan budaya Indonesia. Ini merupakan budaya yang baik.
“Untuk itu manfaatkan momentum yang baik ini untuk menyelesaikan perselisihan diantara kita. Allah SWT tidak akan mengampuni dosa kita dengan sesama manusia, karena Allah SWT sangat menghargai hak-hak Adam. Untuk diketahui orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga. Untuk itu marilah kita tingkatkan tali silaturahmi dan saling maaf memaafkan,” ujaknya.
Acara diawali pembacaan Qalam Illahi oleh Marlinaf SAg. Lalu dilanjutkan pelantikan mahasiswa LPGTK ‘Aisyiyah oleh Siti Ulfa Ba, didampingi Ketua Pimpinan Daerah (PD) ‘Asyiyah Kota Lubuklinggau, Dra Nurhayati Ajun, Hj Maimunah SKM.
Acara tersebut dihadiri oleh Ketua PD Muhammadiyah Kota Lubuklinggau, Drs H Saidina Ali, Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah (Dikdasmen), Drs Agus Taman, beserta unsur pimpinan Muhammadiyah, Ketua DPD Partai Golkar Kota Lubuklinggau, Mahmud HM, Ratusan keluarga besar Muhammadiyah dan tamu undangan lainya. (04)
Kondisi Gedung Madrasah Memprihatinkan
*Dapat Kucuran DAK Bidang Pendidikan
*Menerima Dana Bantuan Sekolah Satu Atap
MUSI RAWAS-Kantor Depatemen Agama (Depag) Kabupaten Musi Rawas (Mura) tidak dapat berbuat banyak untuk memperbaiki gedung madrasah yang kondisinya sangat memprihatinkan, terutama madrasah swasta. Hal tersebut disebabkan keterbatasan anggaran. Kondisi itu diperparah minimnya bantuan dari Pemerintah Daerah (Pemda).
Kasi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam di Sekolah (Mapenda), Habibullah Angkasa MAg, kepada koran ini mengakui kondisi itu, sekaligus menjelaskan gambaran kondisi Madrasah. Dari 34 MTs yang ada 28 diantarnya memprihatinkan, bahkan tidak layak disebut sekolah, hanya 6 MTs saja yang bagus. Kemudian MA ada 11, 7 diantanya rusak berat, dalam keadaan layak 4 sekolah. Apalagi MA yang berjumlah 52 semuanya numpang.
“Artinya tidak memiliki bangunan sendiri. Bayangkan saja tentu tempat belajarnya seadanya saja. Nasib serupa pun dialami 37 MI yang ada,” bebernya di kantor Depag, beberapa hari lalu.
91 pesen Madrasah di Kabupaten Mura,lanjutnya, merupakan lembaga swasta. Hal tersebut terjadi karena pada zaman dahulu, masyarat mendidirikan lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar. Kemudian lembaga itu dikelolah keluarga secara turun-temurun hingga sekarang. Jadi wajar saja kalau ada sekolah yang usianya sudah ratusan tahun tapi tidak mengalami kemajuan. Bahkan ada diantaranya tidak pernah direnovasi dari sejak didirikan. Mungkin karena keterbatasan dana atau disebabkan pengelolaan kurang profesional.
“Kita tidak bisa mengatur yayasan dalam aspek pengelolaan lembaga. Kewenangan kita melakukan pembinaan yang berkaitan dengan kurikulum seperti mengenai buku yang digunakan,” jelasnya.
Lebih lanjut Habibullah menjelaskan, keraguan Pemda untuk membantu lembaga pendidikan dibawah naungan Depag cukup beralasan, karena lembaga vertikal. “Sehingga tahun 2007 lalu kita tidak dapat kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan,” ceritanya.
Padahal, lanjut Habibullah, berdasarkan pelaturan Mentri Keuangan nomor 128/PMK.07/2006 tentang penetapan alokasi dan pedoman umum pengelolaan DAK bidang pendidikan diarahkan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun, dan diperuntukan bagi SD/SDLB dan MI/Salafiah, termasuk sekolah-sekolah setara SD yang berbasis keagamaan.
“Setelah melalui proses yang cukup ‘pajang’, Alhamdulillah, tahun 2008, 10 MI mendapat kucuran DAK, masing-masing Rp 279.600.000,” paparnya.
Selain itu ujar Habibullah, ada tiga Madrasah Ibtidaiyah (MI) mendapat dana pendidikan satu atap untuk merenovasi bangunan sekolah. Dana itu hibah dari Lembaga Internasional AIBEP (Autralia Indonesia Basic Education Program). MI yang mendapat bantuan yakni Madrasa Ibtidaiyah Negeri (MIN) Pelawe, MI Kosgoro dan MI Rahmatulah. Ada dua kategori bantuan pertama M1 senilai Rp 1,2 Milyar dan M2 Rp 8 Milyar.
“AIBEP selain memberikan dana juga menyiapkan konsultan. Dana itu diterima langsung pihak sekolah atau yayasan pendidikan penerima bantuan,” bebernya.
Menurut Habubullah, konsutan AIBEP sudah melihat kondisi MI yang akan menerima dana hibah itu dan MoU antara penyelegara dan Komite Pengembangan Madrasah (KPM) juga dengan pihak Madrasah yang menerima bantuan sudah dilakukan di Lembang Hotel, Palembang, 22 Oktober lalu. “Dengan adanya kucuran DAK dan bantuan dana pendidikan satu atap tadi, tentu jumlah MI yang memprihatinkan tahun depan berkurang jumlahnya,” pungkasnya. (04)
*Dapat Kucuran DAK Bidang Pendidikan
*Menerima Dana Bantuan Sekolah Satu Atap
MUSI RAWAS-Kantor Depatemen Agama (Depag) Kabupaten Musi Rawas (Mura) tidak dapat berbuat banyak untuk memperbaiki gedung madrasah yang kondisinya sangat memprihatinkan, terutama madrasah swasta. Hal tersebut disebabkan keterbatasan anggaran. Kondisi itu diperparah minimnya bantuan dari Pemerintah Daerah (Pemda).
Kasi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam di Sekolah (Mapenda), Habibullah Angkasa MAg, kepada koran ini mengakui kondisi itu, sekaligus menjelaskan gambaran kondisi Madrasah. Dari 34 MTs yang ada 28 diantarnya memprihatinkan, bahkan tidak layak disebut sekolah, hanya 6 MTs saja yang bagus. Kemudian MA ada 11, 7 diantanya rusak berat, dalam keadaan layak 4 sekolah. Apalagi MA yang berjumlah 52 semuanya numpang.
“Artinya tidak memiliki bangunan sendiri. Bayangkan saja tentu tempat belajarnya seadanya saja. Nasib serupa pun dialami 37 MI yang ada,” bebernya di kantor Depag, beberapa hari lalu.
91 pesen Madrasah di Kabupaten Mura,lanjutnya, merupakan lembaga swasta. Hal tersebut terjadi karena pada zaman dahulu, masyarat mendidirikan lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar. Kemudian lembaga itu dikelolah keluarga secara turun-temurun hingga sekarang. Jadi wajar saja kalau ada sekolah yang usianya sudah ratusan tahun tapi tidak mengalami kemajuan. Bahkan ada diantaranya tidak pernah direnovasi dari sejak didirikan. Mungkin karena keterbatasan dana atau disebabkan pengelolaan kurang profesional.
“Kita tidak bisa mengatur yayasan dalam aspek pengelolaan lembaga. Kewenangan kita melakukan pembinaan yang berkaitan dengan kurikulum seperti mengenai buku yang digunakan,” jelasnya.
Lebih lanjut Habibullah menjelaskan, keraguan Pemda untuk membantu lembaga pendidikan dibawah naungan Depag cukup beralasan, karena lembaga vertikal. “Sehingga tahun 2007 lalu kita tidak dapat kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan,” ceritanya.
Padahal, lanjut Habibullah, berdasarkan pelaturan Mentri Keuangan nomor 128/PMK.07/2006 tentang penetapan alokasi dan pedoman umum pengelolaan DAK bidang pendidikan diarahkan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun, dan diperuntukan bagi SD/SDLB dan MI/Salafiah, termasuk sekolah-sekolah setara SD yang berbasis keagamaan.
“Setelah melalui proses yang cukup ‘pajang’, Alhamdulillah, tahun 2008, 10 MI mendapat kucuran DAK, masing-masing Rp 279.600.000,” paparnya.
Selain itu ujar Habibullah, ada tiga Madrasah Ibtidaiyah (MI) mendapat dana pendidikan satu atap untuk merenovasi bangunan sekolah. Dana itu hibah dari Lembaga Internasional AIBEP (Autralia Indonesia Basic Education Program). MI yang mendapat bantuan yakni Madrasa Ibtidaiyah Negeri (MIN) Pelawe, MI Kosgoro dan MI Rahmatulah. Ada dua kategori bantuan pertama M1 senilai Rp 1,2 Milyar dan M2 Rp 8 Milyar.
“AIBEP selain memberikan dana juga menyiapkan konsultan. Dana itu diterima langsung pihak sekolah atau yayasan pendidikan penerima bantuan,” bebernya.
Menurut Habubullah, konsutan AIBEP sudah melihat kondisi MI yang akan menerima dana hibah itu dan MoU antara penyelegara dan Komite Pengembangan Madrasah (KPM) juga dengan pihak Madrasah yang menerima bantuan sudah dilakukan di Lembang Hotel, Palembang, 22 Oktober lalu. “Dengan adanya kucuran DAK dan bantuan dana pendidikan satu atap tadi, tentu jumlah MI yang memprihatinkan tahun depan berkurang jumlahnya,” pungkasnya. (04)
Senin, 27 Oktober 2008
Pencairan Dana TPAD Dipertanyakan
*Minta Jika Cair Jangan Dipotong
MUSI RAWAS-Dalam beberapa hari terakhir, banyak kades dan perangkat desa di wilayah Kabupaten Musi Rawas menanyakan kapan Tunjangan Penghasilan Aparat Desa (TPAD) tahap II akan dicairkan. Padahal sebelumnya, ada informasi kalau dana tersebut bakal dibayar menjelang Hari Raya Idul Fitri lalu.
Salah seorang kades—sebut saja, Din kepada Linggau Pos mengatakan dirinya heran mengapa hingga kini TPAD tahap II belum juga cair. Jangan-jangan uangnya di “deposito” oleh oknum di instansi terkait.
“Saya pikir tidak logis kalau gara-gara segelintir kades belum menyerahkan SPJ, malah yang lain ikut menjadi korban. Semestinya yang ditunda itu hanya kades yang belum menyerahkan SPJ,” kesal Din.
Ironisnya lagi saat pencairan nanti, masih ada upaya untuk meminta jatah oleh oknum-oknum tertentu. “Terus terang, saat pencairan tahap pertama lalu, saya dan perangkat desa diminta hingga Rp 800 ribu. Kalau ditotal-total untuk Musi Rawas, paling banyak dapat uang TPAD bukannya kades dan perangkat desa tapi oknum di BPMD. Dari pada tidak dibayar sama sekali, tak apa-apa dipotong, toh masih ada sisanya,” ucap Din.
Apa tanggapan pihak terkait? Kepala Badan (Kaban) PMD Musi Rawas, H Yuzakkir Mahmud SH MSi, melalui Kabid Pemerintahan Desa, Musadik Nanguning, saat ditemui koran ini di ruang kerjanya, Senin (27/10) mengatakan lambannya pencairan TPAD karena masih banyak kades belum menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ke BPMD.
“Yang belum menyampaikan SPJ untuk pencairan TPAD sekitar 30 persen,” sebutnya.
Selain itu, saat ini sudah 70 persen kades telah menyampaikan SPJ kepada BPMD Kabupaten Musi Rawas. Rencananya pencairan TPAD tersebut akan dilakukan secara bersamaan melalui bank BPD.
Musadik juga memperingatkan bagi kades yang belum menyampaikan SPJ kepada BPMD Musi Rawas, maka TPAD-nya belum dapat dicairkan.
“Nanti kalau sudah cair kita akan beritahukan melalui telex ke masing-masing kecamatan. Dan diharapkan pihak kecamatan juga dapat menyampaikan prihal cairnya dana TPAD tersebut ke kades,” terangnya.
Selain pemberitahuan penyerahan SPJ, BPMD juga memerintahkan kepada para kades agar membuat SPJ mengenai dana Bangub dan Bandes supaya segera disampaikan ke BPMD.(mg02)
*Minta Jika Cair Jangan Dipotong
MUSI RAWAS-Dalam beberapa hari terakhir, banyak kades dan perangkat desa di wilayah Kabupaten Musi Rawas menanyakan kapan Tunjangan Penghasilan Aparat Desa (TPAD) tahap II akan dicairkan. Padahal sebelumnya, ada informasi kalau dana tersebut bakal dibayar menjelang Hari Raya Idul Fitri lalu.
Salah seorang kades—sebut saja, Din kepada Linggau Pos mengatakan dirinya heran mengapa hingga kini TPAD tahap II belum juga cair. Jangan-jangan uangnya di “deposito” oleh oknum di instansi terkait.
“Saya pikir tidak logis kalau gara-gara segelintir kades belum menyerahkan SPJ, malah yang lain ikut menjadi korban. Semestinya yang ditunda itu hanya kades yang belum menyerahkan SPJ,” kesal Din.
Ironisnya lagi saat pencairan nanti, masih ada upaya untuk meminta jatah oleh oknum-oknum tertentu. “Terus terang, saat pencairan tahap pertama lalu, saya dan perangkat desa diminta hingga Rp 800 ribu. Kalau ditotal-total untuk Musi Rawas, paling banyak dapat uang TPAD bukannya kades dan perangkat desa tapi oknum di BPMD. Dari pada tidak dibayar sama sekali, tak apa-apa dipotong, toh masih ada sisanya,” ucap Din.
Apa tanggapan pihak terkait? Kepala Badan (Kaban) PMD Musi Rawas, H Yuzakkir Mahmud SH MSi, melalui Kabid Pemerintahan Desa, Musadik Nanguning, saat ditemui koran ini di ruang kerjanya, Senin (27/10) mengatakan lambannya pencairan TPAD karena masih banyak kades belum menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ke BPMD.
“Yang belum menyampaikan SPJ untuk pencairan TPAD sekitar 30 persen,” sebutnya.
Selain itu, saat ini sudah 70 persen kades telah menyampaikan SPJ kepada BPMD Kabupaten Musi Rawas. Rencananya pencairan TPAD tersebut akan dilakukan secara bersamaan melalui bank BPD.
Musadik juga memperingatkan bagi kades yang belum menyampaikan SPJ kepada BPMD Musi Rawas, maka TPAD-nya belum dapat dicairkan.
“Nanti kalau sudah cair kita akan beritahukan melalui telex ke masing-masing kecamatan. Dan diharapkan pihak kecamatan juga dapat menyampaikan prihal cairnya dana TPAD tersebut ke kades,” terangnya.
Selain pemberitahuan penyerahan SPJ, BPMD juga memerintahkan kepada para kades agar membuat SPJ mengenai dana Bangub dan Bandes supaya segera disampaikan ke BPMD.(mg02)
Dispendik Canangkan Penghijauan Sekolah
*Setiap Sekolah Diberikan 20 Bibit Pohon Mahoni
LUBUKLINGGAU-Beberapa tahun terakhir kita dikejutkan peristiwa bencana alam yang terjadi di mana-mana, seperti banjir tanah longsor dan lain-laian. Kondisi alam yang tidak bersahabat itu terjadi disebabkan rusaknya ekosistim alam akibat penggundulan hutan.
Berkaca dari peristiwa tersebut Kepala Dinas Pendidikan (Dipendik) Kota Lubuklinggau, Drs H Jufri Effendi MM, merasa terpanggil dengan mencanangkan penghijauan di pekarangan sekolah.
Program penghijauan itu mulai kemarin (Senin, 27/10) digulirkan pada upacara bendera di SMAN 4 Lubuklinggau terlatak di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II.
Kepala Dinas Dispendik, Jufri, bertindak selaku Pembina Upacara. Dalam amatnya Jufri, mengatakan sebagaimana kita ketahui bersama kondisi udara kian meburuk sebagai akibat rusaknya hutan.
“Untuk itu saya menghimbau kepada kepala sekolah, guru dan siswa-siswi agar peduli dengan lingkungan sekolah dengan giat melakukan penghijauan dan kebersihan lingkungan
Sekolah. Tujuan utama dari gerakan penghijauan lingkungan sekolah ini, agar sekolah menjadi rindang dan sejuk. Kalau lingkungan sekolah sejuk kegiatan belajar dan mengajar menjadi nyaman, juga dapat meningkatkan kreatifitas. Begitu pun sebaliknya kalau lingkungan sekolah gersang tentu akan menimbulkan suasana yang tidak nyaman,” jelasnya.
Kemudian, Jufri, juga menghimbau agar meningkatkan kedisiplinan belajar dan mengajar baik intrakulikuler dan ekstrakulikuler. Dan tingkatkan mutu akademik dan non akademik, demikian kata Jufri.
Untuk menunjang program penghijauan tadi Jufri, menyerahkan bibit pohon Mahoni yang diterima langsung oleh Kepala SMAN 4 Lubuklinggau, Zulheri SPd, didampingi pengurus OSIS.
Selesai upacara di SMAN 4, Kepala Dispendik dan jajaranya melanjutkan kunjungannya ke SMAN 6 terletak di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan SMAN 3 di Kecamatan Lubuklinggau Utara I, untuk memberikan bibit pohon mahoni sekaligus memberikan pengarahan kepada guru.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Jufri melalui Kabid Dikmenti, Abdullah, mengungkapkan program penghinjauan sekolah ini akan dilakukan secara meraton dengan mengunjungi sekolah-sekolah. Untuk menunjang program penghijauan itu Dispendik memberikan 20 bibit pohon mahoni.
“Sekolah yang belum dikunjungi hari ini (Senin, 27/10) akan dilanjutkan Senin pekan depan,” ujar Abdullah. (04)
*Setiap Sekolah Diberikan 20 Bibit Pohon Mahoni
LUBUKLINGGAU-Beberapa tahun terakhir kita dikejutkan peristiwa bencana alam yang terjadi di mana-mana, seperti banjir tanah longsor dan lain-laian. Kondisi alam yang tidak bersahabat itu terjadi disebabkan rusaknya ekosistim alam akibat penggundulan hutan.
Berkaca dari peristiwa tersebut Kepala Dinas Pendidikan (Dipendik) Kota Lubuklinggau, Drs H Jufri Effendi MM, merasa terpanggil dengan mencanangkan penghijauan di pekarangan sekolah.
Program penghijauan itu mulai kemarin (Senin, 27/10) digulirkan pada upacara bendera di SMAN 4 Lubuklinggau terlatak di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II.
Kepala Dinas Dispendik, Jufri, bertindak selaku Pembina Upacara. Dalam amatnya Jufri, mengatakan sebagaimana kita ketahui bersama kondisi udara kian meburuk sebagai akibat rusaknya hutan.
“Untuk itu saya menghimbau kepada kepala sekolah, guru dan siswa-siswi agar peduli dengan lingkungan sekolah dengan giat melakukan penghijauan dan kebersihan lingkungan
Sekolah. Tujuan utama dari gerakan penghijauan lingkungan sekolah ini, agar sekolah menjadi rindang dan sejuk. Kalau lingkungan sekolah sejuk kegiatan belajar dan mengajar menjadi nyaman, juga dapat meningkatkan kreatifitas. Begitu pun sebaliknya kalau lingkungan sekolah gersang tentu akan menimbulkan suasana yang tidak nyaman,” jelasnya.
Kemudian, Jufri, juga menghimbau agar meningkatkan kedisiplinan belajar dan mengajar baik intrakulikuler dan ekstrakulikuler. Dan tingkatkan mutu akademik dan non akademik, demikian kata Jufri.
Untuk menunjang program penghijauan tadi Jufri, menyerahkan bibit pohon Mahoni yang diterima langsung oleh Kepala SMAN 4 Lubuklinggau, Zulheri SPd, didampingi pengurus OSIS.
Selesai upacara di SMAN 4, Kepala Dispendik dan jajaranya melanjutkan kunjungannya ke SMAN 6 terletak di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan SMAN 3 di Kecamatan Lubuklinggau Utara I, untuk memberikan bibit pohon mahoni sekaligus memberikan pengarahan kepada guru.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Jufri melalui Kabid Dikmenti, Abdullah, mengungkapkan program penghinjauan sekolah ini akan dilakukan secara meraton dengan mengunjungi sekolah-sekolah. Untuk menunjang program penghijauan itu Dispendik memberikan 20 bibit pohon mahoni.
“Sekolah yang belum dikunjungi hari ini (Senin, 27/10) akan dilanjutkan Senin pekan depan,” ujar Abdullah. (04)
Minggu, 26 Oktober 2008
MUSIRAWAS-Dalam waktu dekat, 500 orang Tenaga Kerja Sukarela Terdaftar (TKST) dilingkungan Pemkab Musi Rawas yang dilantik April 2008 lalu, bakal menerima gaji.
Kepastian itu diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas, H Gotri Suyanto SE,MSoc.Sc saat dikonfirmasi koran ini melalui ponselnya, Selasa (16/9), membenarkan gaji TKST belum dibayar.
hingga kini belum menerima gaji.
Salah seorang TKST yang minta namanya dirahasiakan mengaku gelisah dan bingung mau berbuat apa. “Bagaimana tidak pusing sudah enam bulan kami belum gajian,” ujarnya.
Masih menurut sumber tadi, semua harga kebutuhan pokok sehari-hari terus naik. Apalagi sekarang semakin mendekati lebaran. “Kami sangat berharap kepada Bupati Musi Rawas, kiranya hak kami bisa diberikan sebelum lebaran. Kan lumayan bisa mengurangi beban kebutuhan keluarga,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas, H Gotri Suyanto SE,MSoc.Sc saat dikonfirmasi koran ini melalui ponselnya, Selasa (16/9), membenarkan gaji TKST belum dibayar.
Dia memastikan gaji TKST akan dibayar dalam waktu dekat setelah APBD Perubahan tahun anggaran 2008 disahkan oleh dewan. “Sekarang belum bisa kita bayar, sebab anggaran untuk membayar gaji mereka masuk dalam APBD-P dan kebetulan belum disahkan DPRD Kabupaten Musi Rawas,” jelasnya.
Lebih lanjut Gotri mengemukakan anggaran untuk membayar gaji TKST tercermin pada pos anggaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kabupaten Musi Rawas, lalu dimasukkan dalam APBD-P. “Jadi kalau anggaran sudah disahkan, gaji TKST segera kita selesaikan,” ujar Gotri menegaskan.
Sekedar mengingatkan pada April 2008 lalu, Pemkab Musi Rawas mengangkat 500 TKST dengan rincian , 100 tenaga kesehatan terdiri dari 97 orang tenaga perawat dan tiga orang tenaga bidan, 150 TKST guru SMA dan 250 TKST guru SMP. Mereka itu diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor. 40/KPTS/BKPP/2008 tanggal 01 April 2008 tentang Pengangkatan dan Penugasan TKST. Adapun yang melatar belakangi Pemkab Musi Rawas mengangkat TKST tersebut karena masih banyaknya kekurangan tenaga guru dan kesehatan untuk ditempatkan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas. (04)
Kepastian itu diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas, H Gotri Suyanto SE,MSoc.Sc saat dikonfirmasi koran ini melalui ponselnya, Selasa (16/9), membenarkan gaji TKST belum dibayar.
hingga kini belum menerima gaji.
Salah seorang TKST yang minta namanya dirahasiakan mengaku gelisah dan bingung mau berbuat apa. “Bagaimana tidak pusing sudah enam bulan kami belum gajian,” ujarnya.
Masih menurut sumber tadi, semua harga kebutuhan pokok sehari-hari terus naik. Apalagi sekarang semakin mendekati lebaran. “Kami sangat berharap kepada Bupati Musi Rawas, kiranya hak kami bisa diberikan sebelum lebaran. Kan lumayan bisa mengurangi beban kebutuhan keluarga,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas, H Gotri Suyanto SE,MSoc.Sc saat dikonfirmasi koran ini melalui ponselnya, Selasa (16/9), membenarkan gaji TKST belum dibayar.
Dia memastikan gaji TKST akan dibayar dalam waktu dekat setelah APBD Perubahan tahun anggaran 2008 disahkan oleh dewan. “Sekarang belum bisa kita bayar, sebab anggaran untuk membayar gaji mereka masuk dalam APBD-P dan kebetulan belum disahkan DPRD Kabupaten Musi Rawas,” jelasnya.
Lebih lanjut Gotri mengemukakan anggaran untuk membayar gaji TKST tercermin pada pos anggaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kabupaten Musi Rawas, lalu dimasukkan dalam APBD-P. “Jadi kalau anggaran sudah disahkan, gaji TKST segera kita selesaikan,” ujar Gotri menegaskan.
Sekedar mengingatkan pada April 2008 lalu, Pemkab Musi Rawas mengangkat 500 TKST dengan rincian , 100 tenaga kesehatan terdiri dari 97 orang tenaga perawat dan tiga orang tenaga bidan, 150 TKST guru SMA dan 250 TKST guru SMP. Mereka itu diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor. 40/KPTS/BKPP/2008 tanggal 01 April 2008 tentang Pengangkatan dan Penugasan TKST. Adapun yang melatar belakangi Pemkab Musi Rawas mengangkat TKST tersebut karena masih banyaknya kekurangan tenaga guru dan kesehatan untuk ditempatkan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas. (04)
SMAN 5 Bangun Laboratorium Komputer
LUBUKLINGGAU-SMAN 5 Lubuklinggau, dibawah kepemimpinan A Yunus Sag MPdI, terus berupaya melengkapi sarana sekolah. Saat ini sekolah itu sedang membangun ruangan Laboratorium Komputer mengandalkan dana komite sekolah.
Kepala SMAN 5 Lubuklinggau, A Yunus Sag MPdI, saat dibincangi koran ini di sekolah yang dipimpinnya itu, Sabtu (26/10) mengakui sarana SMAN 5 belum lengkap, diantaranya belum memiliki Laboratorium Biologi, bahasa dan kekurangan ruang belajar.
“Saat ini kita baru memiliki Laboratorium Fisika dan Kimia. Untuk Laboratorium Komputer sedang dibangun, sekitar 80 persen selesai. Dananya berasal dari komite sekolah. Kalau tidak begini kapan sekolah ini akan memiliki Laboratorium Komputer,” ujarnya dengan nada bertanya.
Tapi untunglah, lanjut Yunus, komite sekolah mengerti dan sangat mendukung semua kegiatan yang diprogramkan sekolah. “Saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada semua orangtua/wali murid. Klau tidak ada dukungan dari mereka tentu keingian SMAN 5 untuk memiliki Laboratorium Komputer belum terwujud,” paparnya.
Pria kelahiran Biaro Baru, itu melanjutkan, dana yang dibutuhkan untuk membangun Laboratorium Komputer sekitar Rp 35 juta, sementra dana yang ada Rp 20 juta, kekurangannya akan diupayakan uang komite tahun depan. “Namun demikian pembanguan laboratorium itu diusahakan dapat digunakan pada semester kedua. Untuk penyediaan Komputer kita menjalin kerjasama dengan Bening Komputer. Selama ini anak-anak belajar Komputer di sana (Bening Komputer-red) lagipula kebetulan guru kita ada yang mengajar di Bening Komputer. Kalau kita sudah penya laboratorium sendiri dapat mempermudah anak-anak belajar Komputer, tidak perlu repot lagi ke Bening Komputer,” bebernya.
Pada bagian lain Yunus, mengungkapkan SMAN 5 satu-satunya SLTA di Kota Lubuklinggau yang belum memiliki musollah. Untuk itu Desember nanti pihaknya berencana akan membangun musolah. “Dananya sudah ada Rp 20 juta. Dana sebesr itu diperkirakan masih kurang. Kita akan mengajukan proprosal kepada Walikota Lubuklinggau,” tukasnya. (04)
LUBUKLINGGAU-SMAN 5 Lubuklinggau, dibawah kepemimpinan A Yunus Sag MPdI, terus berupaya melengkapi sarana sekolah. Saat ini sekolah itu sedang membangun ruangan Laboratorium Komputer mengandalkan dana komite sekolah.
Kepala SMAN 5 Lubuklinggau, A Yunus Sag MPdI, saat dibincangi koran ini di sekolah yang dipimpinnya itu, Sabtu (26/10) mengakui sarana SMAN 5 belum lengkap, diantaranya belum memiliki Laboratorium Biologi, bahasa dan kekurangan ruang belajar.
“Saat ini kita baru memiliki Laboratorium Fisika dan Kimia. Untuk Laboratorium Komputer sedang dibangun, sekitar 80 persen selesai. Dananya berasal dari komite sekolah. Kalau tidak begini kapan sekolah ini akan memiliki Laboratorium Komputer,” ujarnya dengan nada bertanya.
Tapi untunglah, lanjut Yunus, komite sekolah mengerti dan sangat mendukung semua kegiatan yang diprogramkan sekolah. “Saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada semua orangtua/wali murid. Klau tidak ada dukungan dari mereka tentu keingian SMAN 5 untuk memiliki Laboratorium Komputer belum terwujud,” paparnya.
Pria kelahiran Biaro Baru, itu melanjutkan, dana yang dibutuhkan untuk membangun Laboratorium Komputer sekitar Rp 35 juta, sementra dana yang ada Rp 20 juta, kekurangannya akan diupayakan uang komite tahun depan. “Namun demikian pembanguan laboratorium itu diusahakan dapat digunakan pada semester kedua. Untuk penyediaan Komputer kita menjalin kerjasama dengan Bening Komputer. Selama ini anak-anak belajar Komputer di sana (Bening Komputer-red) lagipula kebetulan guru kita ada yang mengajar di Bening Komputer. Kalau kita sudah penya laboratorium sendiri dapat mempermudah anak-anak belajar Komputer, tidak perlu repot lagi ke Bening Komputer,” bebernya.
Pada bagian lain Yunus, mengungkapkan SMAN 5 satu-satunya SLTA di Kota Lubuklinggau yang belum memiliki musollah. Untuk itu Desember nanti pihaknya berencana akan membangun musolah. “Dananya sudah ada Rp 20 juta. Dana sebesr itu diperkirakan masih kurang. Kita akan mengajukan proprosal kepada Walikota Lubuklinggau,” tukasnya. (04)
Penyebaran Guru Tidak Merata
*Kekurangan Guru SD
MUSI RAWAS-Penyebaran guru dibawah naungan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Musi Rawas (Mura) tidak merata hanya terpusat disejumlah kecamatan saja sehingga daerah terpencil kekurangan tenaga pendidik.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mura, Drs Edi Iswanto, melalui Kasi monitor dan Evaluasi, Hartoyo, membenarkan hal itu. Penumpukan guru terjadi di sekolah dekat dengan Kota Lubuklinggau, seperti di Kecamatan Tugumulyo, Sumber Harta dan Purwodadi. Akibatnya daerah terpencil kekurangan guru terutama pada SD.
“Untuk mengatasi masalah itu Tahun 2007 lalu kita melakukan mutasi, sebanyak 150 guru, dipindahkan ke daerah-daerah yang paling membutuhkan. Namun demikian masih kekurangan 611 guru,” bebernya.
Lebih lanjt Hartoyo, dengan adanya penumpukan guru di sekolah atau sekolah terlalu banyak tenaga pendidik, akan menjadi persoalan bagi guru itu sendiri, sebab sulit memenuhi persyarat sertifikasi guru diantaranya mengenai jumlah jam mengajar 24 jam perminggu. “Dengan demikian sebenarnya guru itu sendiri yang rugi. Bagaiama ingin mencapai 24 perminggu kalau mengajar di sekolah yang kelebihan guru,” ujarnya.
Dulu, lanjut Hartoyo, sebelum Pemerintah Pusat membuat aturan soal sertifikasi guru, secara umum guru berebut mengajar di sekolah terdekat dengan Kota Lubuklinggau, dengan berbagai alasan. Sehingga terjadi penumpukan guru di kecamatan dekat dengan kota. Sekarang sejak adanya sertifikasi guru, mereka jadi perpikir untuk mencari sekolah yang masih kekurangan guru. Mungkin program sertifikasi guru salah satu cara pemerintah untuk pemerataan penempatan guru.
”Dengan adanya program sertifikasi ini guru berpacu untuk mencapai target yang ditentukan. Artimya program tadi membawa dampak yang sangat posisif bagi kemajuan pendidikan,” tukasnya.
Kemudain Hartoyo, menyebutkan jumlah guru di Kabupaten Mura, sebanyak 7.089 orang, PNS 3.376 orang sedangkan non PNS 3713. Dengan rincian guru SD/MI negeri dan swasta 4809 orang, PNS 2455 orang, non PNS 2354. 1536 guru SMP/MTs, 694 diantaranya PNS, sisanya 842 non PNS. Sedangakan guru yang mengajar di SMA Negeri 510 orang, 203 orang diantaranya guru PNS, sedangkan yang non PNS 307 orang. Guru SMA/MA Swasta 171 orang, PNS 16 orang, sedangkan non PNS 155 orang. 41 guru SMK Negeri, 8 diantaranya PNS, 33 orang non PNS. Dan guru SMK Swasta 22 orang, demikian kata Hartoyo. (04)
*Kekurangan Guru SD
MUSI RAWAS-Penyebaran guru dibawah naungan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Musi Rawas (Mura) tidak merata hanya terpusat disejumlah kecamatan saja sehingga daerah terpencil kekurangan tenaga pendidik.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mura, Drs Edi Iswanto, melalui Kasi monitor dan Evaluasi, Hartoyo, membenarkan hal itu. Penumpukan guru terjadi di sekolah dekat dengan Kota Lubuklinggau, seperti di Kecamatan Tugumulyo, Sumber Harta dan Purwodadi. Akibatnya daerah terpencil kekurangan guru terutama pada SD.
“Untuk mengatasi masalah itu Tahun 2007 lalu kita melakukan mutasi, sebanyak 150 guru, dipindahkan ke daerah-daerah yang paling membutuhkan. Namun demikian masih kekurangan 611 guru,” bebernya.
Lebih lanjt Hartoyo, dengan adanya penumpukan guru di sekolah atau sekolah terlalu banyak tenaga pendidik, akan menjadi persoalan bagi guru itu sendiri, sebab sulit memenuhi persyarat sertifikasi guru diantaranya mengenai jumlah jam mengajar 24 jam perminggu. “Dengan demikian sebenarnya guru itu sendiri yang rugi. Bagaiama ingin mencapai 24 perminggu kalau mengajar di sekolah yang kelebihan guru,” ujarnya.
Dulu, lanjut Hartoyo, sebelum Pemerintah Pusat membuat aturan soal sertifikasi guru, secara umum guru berebut mengajar di sekolah terdekat dengan Kota Lubuklinggau, dengan berbagai alasan. Sehingga terjadi penumpukan guru di kecamatan dekat dengan kota. Sekarang sejak adanya sertifikasi guru, mereka jadi perpikir untuk mencari sekolah yang masih kekurangan guru. Mungkin program sertifikasi guru salah satu cara pemerintah untuk pemerataan penempatan guru.
”Dengan adanya program sertifikasi ini guru berpacu untuk mencapai target yang ditentukan. Artimya program tadi membawa dampak yang sangat posisif bagi kemajuan pendidikan,” tukasnya.
Kemudain Hartoyo, menyebutkan jumlah guru di Kabupaten Mura, sebanyak 7.089 orang, PNS 3.376 orang sedangkan non PNS 3713. Dengan rincian guru SD/MI negeri dan swasta 4809 orang, PNS 2455 orang, non PNS 2354. 1536 guru SMP/MTs, 694 diantaranya PNS, sisanya 842 non PNS. Sedangakan guru yang mengajar di SMA Negeri 510 orang, 203 orang diantaranya guru PNS, sedangkan yang non PNS 307 orang. Guru SMA/MA Swasta 171 orang, PNS 16 orang, sedangkan non PNS 155 orang. 41 guru SMK Negeri, 8 diantaranya PNS, 33 orang non PNS. Dan guru SMK Swasta 22 orang, demikian kata Hartoyo. (04)
Jumat, 24 Oktober 2008
SMAN 4 Bangun Gedung Laboratorium
*Program BIS
*Optimis Menjadi SSN
LUBUKLINGGAU-SMAN 4 Lubuklinggau, dapat bantuan dana dari Pemerintah Pusat melalui program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) senilai Rp 145 juta. Dana itu untuk membangun gedung laboratorium kimia beserta peralatannya. Dengan rincian Rp 100 Juta untuk bangunan ukuran 9 X 15. Kemudian peralatan laboratorium Rp 30 Juta dan mobiler Rp 15 Juta, kata Kepala SMAN 4 Lubuklinggau, Zulheri MPd, di sekolah yang dipimpinanya itu, Jumat (24/10).
Zulheri, menambahkan bangun tersebut hampir selesai, saat ini sedang pemasangan lantai.
“Sebelumnya kita sudah memiliki laboratorium kimia dan biologi, dengan bertambahnya laboratorium fisika tadi lengkap sudah laboratorium IPA SMAN 4 Lubuklinggau,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Zulhari, juga ada laboratorium komputer, bahasa dan perpustakaan. Dengan demikian harapan SMAN 4 menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN) semakin berpeluang.
“Sebab tahun 2008 sekolah kita diusulkan menjadi SSN. Sesaui dengan ketentuan selama tiga tahun kedepan pihak sekolah melengkapi persyaratan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM). Kita optimis tahun 2010 nanti SMAN 4 menjadi SSN,” demikian Zulheri. (04)
*Program BIS
*Optimis Menjadi SSN
LUBUKLINGGAU-SMAN 4 Lubuklinggau, dapat bantuan dana dari Pemerintah Pusat melalui program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) senilai Rp 145 juta. Dana itu untuk membangun gedung laboratorium kimia beserta peralatannya. Dengan rincian Rp 100 Juta untuk bangunan ukuran 9 X 15. Kemudian peralatan laboratorium Rp 30 Juta dan mobiler Rp 15 Juta, kata Kepala SMAN 4 Lubuklinggau, Zulheri MPd, di sekolah yang dipimpinanya itu, Jumat (24/10).
Zulheri, menambahkan bangun tersebut hampir selesai, saat ini sedang pemasangan lantai.
“Sebelumnya kita sudah memiliki laboratorium kimia dan biologi, dengan bertambahnya laboratorium fisika tadi lengkap sudah laboratorium IPA SMAN 4 Lubuklinggau,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Zulhari, juga ada laboratorium komputer, bahasa dan perpustakaan. Dengan demikian harapan SMAN 4 menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN) semakin berpeluang.
“Sebab tahun 2008 sekolah kita diusulkan menjadi SSN. Sesaui dengan ketentuan selama tiga tahun kedepan pihak sekolah melengkapi persyaratan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM). Kita optimis tahun 2010 nanti SMAN 4 menjadi SSN,” demikian Zulheri. (04)
Kamis, 23 Oktober 2008
*Potret Kesedihan Korban Kebakaran Pasar Inpres (1)
Berharap Ada Bantuan dan Perhatian Pemkot
Kebakaran hebat yang melanda pasar Inpres Lubuklinggau, Kamis (23/10) dinihari sekitar pukul 01.15 WIB masih menyisa kesedihan mendalam bagi para korban. Seperti diungkapkan H Syamsuar (70) pedagang pakaian jadi dan Nurma (65) pedagang pecah belah.
Oleh : Aprizal Jaya
Saat wartawan koran ini mendatangi lokasi kebakaran yang sudah di pagari garis polisi ( police line), terlihat jelas pemandangan menyedihkan, dimana para pemilik kios yang menjadi korban kebakaran tampak membersihkan puing-puing kiosnya yang telah menjadi arang dan abu.
Hingga kini pihak PBK Kota Lubuklinggau dan Polres lubuklinggau masih melakukan penyelidikan mengenai sumber api atas musibah kebakaran tersebut.
Selain itu, tampak pula para Pedagang pakaian membuang sisa-sisa pakaian maupun barang dagangan mereka yang hangus. Begitu juga pedagang pecah belah serta pedagang manisan baik yang menempati kios permanen maupun kios kaki lima yang bahan bangunannya dari kayu.
Mereka terutama pedagang wanita dengan wajah penuh kesedihan sesekali mengucurkan air mata melihat kondisi tempat usahanya yang merupakan sumber nafkah keluarga hangus rata dengan tanah. Puluhan pedagang hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Tuhan agar diberikan kesabaran dalam menghadapi musibah yang sedang terjadi.
“Saya tidak pernah menyangka kalau kios dagangan pecah belah saya yang sudah saya tempati selama puluhan tahun, sekaligus tempat saya mencari nafkah harus musnah dalam sekejap tanpa sisa,” keluh Nurma yang mempunyai 11 anak itu dengan wajah pilu sembari bercucuran air mata.
Nurma dan suaminya Roslan (80) yang menempati kios di kaki lima sejak tahun 1995, saat ditemui koran ini sedang membereskan sisa-sisa puing barang pecah belah dagangannya.
Kios kayu miliknya berada tepat dibawah jembatan penghubung gedung bangunan pasar bagian depan dan belakang. Menurut perkiraannya total kerugian yang dideritanya mencapai Rp 15 juta lebih karena seluruh barang dagangannya tidak dapat diselamatkan.
Saat menerima kabar bahwa pasar Inpres terbakar, dirinya langsung berangkat dari rumah menuju pasar dengan maksud untuk menyelamatkan barang dagangannya. Tapi nahas, api sudah membumbung tinggi dan melahap kios permanen maupun kios miliknya dengan lidah api yang sudah bercabang-cabang hingga 4 titik api. “Kami juga heran, padahal ada empat orang penjaga malam yang setiap hari kami bayar Rp 2000 tapi mengapa masih terjadi musibah,” ucapnya lirih.
Demikian pula anak bungsunya (Sarnadi-red), setelah mendapat informasi adanya kebakaran di pasar Inpres, segera ke lokasi dan berusaha untuk menyelamatkan barang dagangan saya namun sia-sia karena api sudah membesar dan menjalar melahap kios-kios pedagang, sehingga dia tidak dapat mendekat dan menyelamatkan barang-barang.
Masih kata Nurma, saat ini dia dan keluarga hanya bisa pasrah atas musibah yang menimpa mereka. Padahal keluarganya baru saja mengalami musibah kebakaran, yakni rumah anak menantunya yang terjadi 40 hari lalu. “Sekarang menantu saya masih menjalani perawatan akibat luka bakar. Begitupun anak saya juga mengalami luka bakar di kaki,” tuturnya.
Nurma sangat berharap adanya bantuan dari Pemkot Lubuklinggau maupun pihak lain sehingga mereka bisa membuka usaha kembali untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya.
Sementara itu, H Syamsuar (70) yang sudah menempati kios di pasar Inpres sejak tahun 1993 lalu dan berdagang pakaian jadi saat ditemui Linggau Pos, sedang membereskan barang dagangannya yang mayoritas baju dan celana jadi. Sambil bercerita ia terus membereskan puing-puing abu dari kiosnya. Wajahnya sedih dan tak bersemangat karena dalam sekejap, tempatnya mencari nafkah musnah dilalap si jago merah yang tak kenal kompromi.
“Saya sudah berpuluh-puluh tahun berjualan di kios ini, saya sehari-hari berjualan pakaian jadi pria dan wanita. Dari kios inilah saya membiayai kehidupan keluarga dan menyekolahkan anak-anak. Sekarang tinggal kenangan saja. Total kerugian saya mencapai Rp 30 juta lebih,” keluhnya menyesal karena tidak mengasuransikan kiosnya.
Hanya saja dia masih beruntung karena anak-anaknya sudah dewasa dan menikah. Namun tetap saja sedih memikirkan nasibnya. Syamsuar pun sangat membutuhkan bantuan dan perhatian pemerintah sehingga bisa dijadikan modal untuk membuka usaha baru.(*)
Berharap Ada Bantuan dan Perhatian Pemkot
Kebakaran hebat yang melanda pasar Inpres Lubuklinggau, Kamis (23/10) dinihari sekitar pukul 01.15 WIB masih menyisa kesedihan mendalam bagi para korban. Seperti diungkapkan H Syamsuar (70) pedagang pakaian jadi dan Nurma (65) pedagang pecah belah.
Oleh : Aprizal Jaya
Saat wartawan koran ini mendatangi lokasi kebakaran yang sudah di pagari garis polisi ( police line), terlihat jelas pemandangan menyedihkan, dimana para pemilik kios yang menjadi korban kebakaran tampak membersihkan puing-puing kiosnya yang telah menjadi arang dan abu.
Hingga kini pihak PBK Kota Lubuklinggau dan Polres lubuklinggau masih melakukan penyelidikan mengenai sumber api atas musibah kebakaran tersebut.
Selain itu, tampak pula para Pedagang pakaian membuang sisa-sisa pakaian maupun barang dagangan mereka yang hangus. Begitu juga pedagang pecah belah serta pedagang manisan baik yang menempati kios permanen maupun kios kaki lima yang bahan bangunannya dari kayu.
Mereka terutama pedagang wanita dengan wajah penuh kesedihan sesekali mengucurkan air mata melihat kondisi tempat usahanya yang merupakan sumber nafkah keluarga hangus rata dengan tanah. Puluhan pedagang hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Tuhan agar diberikan kesabaran dalam menghadapi musibah yang sedang terjadi.
“Saya tidak pernah menyangka kalau kios dagangan pecah belah saya yang sudah saya tempati selama puluhan tahun, sekaligus tempat saya mencari nafkah harus musnah dalam sekejap tanpa sisa,” keluh Nurma yang mempunyai 11 anak itu dengan wajah pilu sembari bercucuran air mata.
Nurma dan suaminya Roslan (80) yang menempati kios di kaki lima sejak tahun 1995, saat ditemui koran ini sedang membereskan sisa-sisa puing barang pecah belah dagangannya.
Kios kayu miliknya berada tepat dibawah jembatan penghubung gedung bangunan pasar bagian depan dan belakang. Menurut perkiraannya total kerugian yang dideritanya mencapai Rp 15 juta lebih karena seluruh barang dagangannya tidak dapat diselamatkan.
Saat menerima kabar bahwa pasar Inpres terbakar, dirinya langsung berangkat dari rumah menuju pasar dengan maksud untuk menyelamatkan barang dagangannya. Tapi nahas, api sudah membumbung tinggi dan melahap kios permanen maupun kios miliknya dengan lidah api yang sudah bercabang-cabang hingga 4 titik api. “Kami juga heran, padahal ada empat orang penjaga malam yang setiap hari kami bayar Rp 2000 tapi mengapa masih terjadi musibah,” ucapnya lirih.
Demikian pula anak bungsunya (Sarnadi-red), setelah mendapat informasi adanya kebakaran di pasar Inpres, segera ke lokasi dan berusaha untuk menyelamatkan barang dagangan saya namun sia-sia karena api sudah membesar dan menjalar melahap kios-kios pedagang, sehingga dia tidak dapat mendekat dan menyelamatkan barang-barang.
Masih kata Nurma, saat ini dia dan keluarga hanya bisa pasrah atas musibah yang menimpa mereka. Padahal keluarganya baru saja mengalami musibah kebakaran, yakni rumah anak menantunya yang terjadi 40 hari lalu. “Sekarang menantu saya masih menjalani perawatan akibat luka bakar. Begitupun anak saya juga mengalami luka bakar di kaki,” tuturnya.
Nurma sangat berharap adanya bantuan dari Pemkot Lubuklinggau maupun pihak lain sehingga mereka bisa membuka usaha kembali untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya.
Sementara itu, H Syamsuar (70) yang sudah menempati kios di pasar Inpres sejak tahun 1993 lalu dan berdagang pakaian jadi saat ditemui Linggau Pos, sedang membereskan barang dagangannya yang mayoritas baju dan celana jadi. Sambil bercerita ia terus membereskan puing-puing abu dari kiosnya. Wajahnya sedih dan tak bersemangat karena dalam sekejap, tempatnya mencari nafkah musnah dilalap si jago merah yang tak kenal kompromi.
“Saya sudah berpuluh-puluh tahun berjualan di kios ini, saya sehari-hari berjualan pakaian jadi pria dan wanita. Dari kios inilah saya membiayai kehidupan keluarga dan menyekolahkan anak-anak. Sekarang tinggal kenangan saja. Total kerugian saya mencapai Rp 30 juta lebih,” keluhnya menyesal karena tidak mengasuransikan kiosnya.
Hanya saja dia masih beruntung karena anak-anaknya sudah dewasa dan menikah. Namun tetap saja sedih memikirkan nasibnya. Syamsuar pun sangat membutuhkan bantuan dan perhatian pemerintah sehingga bisa dijadikan modal untuk membuka usaha baru.(*)
Diduga Tidak Lagi Honorer Tapi Lulus CPNSD
Diduga Tidak Lagi Honorer Tapi Lulus CPNSD
* Formasi 2008
LUBUKLINGGAU-Kelulusan 49 tenaga honorer dilingkungan Pemkot Lubuklinggau formasi 2008 menuai protes. Pasalnya berembus kabar, kalau salah seorang lulusan berinisial CH tidak lagi tercatat sebagai tenaga honorer di Dispenda Kota Lubuklinggau namun oleh BKN dinyatakan lulus.
Hanya saja rumor ini langsung dibantah Wakil Walikota Lubuklinggau, Drs SN Prana Putra Sohe MM, dengan dalih kelulusan tenaga honorer tersebut mengacu pada database.
“Kabar itu tidak benar, karena listing kelulusan langsung dari BKN. Dan tenaga honorer yang lulus didasari oleh masa kerja dan masa krisis serta administasi,” ujar Wawako.
Dijelaskannya, dulu Pemkot Lubuklinggau hanya mengirim nama-nama tenaga honorer tanpa dilengkapi data, sehingga ada yang tidak memiliki ijazah. “Kalau bukan honor tetapi lulus, sama sekali tidak ada, namun ada dua orang yang kelulusannya akan kembali kita usulkan ke BKN. Pasalnya satu orang tidak memiliki ijazah dan satunya lagi sudah lulus pengangkatan periode lalu. Tetapi menyangkut identitas lengkap dua orang tadi, silahkan tanya dengan dinas teknisnya,” saran Wawako.
Masih menurut Prana, dalam waktu dekat, Pemkot Lubuklinggau akan mengusulkan kepada BKN agar mengganti dua tenaga honorer tersebut. Yang jelas saat ini dunia telah terbuka seluruh informasi bisa diakses melalui internet, termasuk data base tenaga honorer. “Silahkan saja cek kebenarannya, kalau sekarang kita tidak bisa bermain karena semuanya bisa diakses melalui internet. Untuk itu diminta peran aktif masyarakat untuk ikut mengawasi,” tegas Wawako.
Dibincangi disela-sela kesibukannya Wawako menambahkan kalau penerimaan CPNS formasi tahun 2008 akan dilakukan tahun ini juga. Hanya saja menyangkut waktu dan teknis perekrutannya Wawako enggan mengomentari.
“Tahun ini juga perekrutan CPNS jalur umum akan dilakukan, tetapi jadwal pastinya tanyakan langsung kepada BKD,” tukasnya.
Menanggapi hal ini Sekretaris BKD Kota Lubuklinggau, Drs Surnadi MSi menjelaskan info tersebut tidak benar. Karena untuk kelengkapan administrasi honorer diminta melengkapi Surat Perintah Membayar (SPM) di tempat mereka bekerja.
“Itu harus jelas kalau tidak ada SPM (bukti gaji honor,red) keabsahan honorer patut dipertanyakan. Dan selama ini belum ada laporan dari masyarakat, dan hari ini (kemarin, red) honorer yang dinyatakan lulus mulai melengkapi berkas,” tukasnya. (03)
* Formasi 2008
LUBUKLINGGAU-Kelulusan 49 tenaga honorer dilingkungan Pemkot Lubuklinggau formasi 2008 menuai protes. Pasalnya berembus kabar, kalau salah seorang lulusan berinisial CH tidak lagi tercatat sebagai tenaga honorer di Dispenda Kota Lubuklinggau namun oleh BKN dinyatakan lulus.
Hanya saja rumor ini langsung dibantah Wakil Walikota Lubuklinggau, Drs SN Prana Putra Sohe MM, dengan dalih kelulusan tenaga honorer tersebut mengacu pada database.
“Kabar itu tidak benar, karena listing kelulusan langsung dari BKN. Dan tenaga honorer yang lulus didasari oleh masa kerja dan masa krisis serta administasi,” ujar Wawako.
Dijelaskannya, dulu Pemkot Lubuklinggau hanya mengirim nama-nama tenaga honorer tanpa dilengkapi data, sehingga ada yang tidak memiliki ijazah. “Kalau bukan honor tetapi lulus, sama sekali tidak ada, namun ada dua orang yang kelulusannya akan kembali kita usulkan ke BKN. Pasalnya satu orang tidak memiliki ijazah dan satunya lagi sudah lulus pengangkatan periode lalu. Tetapi menyangkut identitas lengkap dua orang tadi, silahkan tanya dengan dinas teknisnya,” saran Wawako.
Masih menurut Prana, dalam waktu dekat, Pemkot Lubuklinggau akan mengusulkan kepada BKN agar mengganti dua tenaga honorer tersebut. Yang jelas saat ini dunia telah terbuka seluruh informasi bisa diakses melalui internet, termasuk data base tenaga honorer. “Silahkan saja cek kebenarannya, kalau sekarang kita tidak bisa bermain karena semuanya bisa diakses melalui internet. Untuk itu diminta peran aktif masyarakat untuk ikut mengawasi,” tegas Wawako.
Dibincangi disela-sela kesibukannya Wawako menambahkan kalau penerimaan CPNS formasi tahun 2008 akan dilakukan tahun ini juga. Hanya saja menyangkut waktu dan teknis perekrutannya Wawako enggan mengomentari.
“Tahun ini juga perekrutan CPNS jalur umum akan dilakukan, tetapi jadwal pastinya tanyakan langsung kepada BKD,” tukasnya.
Menanggapi hal ini Sekretaris BKD Kota Lubuklinggau, Drs Surnadi MSi menjelaskan info tersebut tidak benar. Karena untuk kelengkapan administrasi honorer diminta melengkapi Surat Perintah Membayar (SPM) di tempat mereka bekerja.
“Itu harus jelas kalau tidak ada SPM (bukti gaji honor,red) keabsahan honorer patut dipertanyakan. Dan selama ini belum ada laporan dari masyarakat, dan hari ini (kemarin, red) honorer yang dinyatakan lulus mulai melengkapi berkas,” tukasnya. (03)
Selidiki Kasus Asusila Oknum Hakim PN Linggau
*Tim MA Turun Tangan
PALEMBANG- Masih ingat kasus dugaan asusila dan pencemaran nama baik yang dilakukan oknum Hakim Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Linggau, Sil SH? Saat ini, kasusnya sedang dalam penyelidikan Mahkamah Agung (MA). Kemarin tim MA turun meminta keterangan 4 orang yang menjadi korban yakni Guntur Triyono, M Yunus, Zamraini, dan Indra Safei, di PT Palembang.
Sayangnya pemeriksaan yang dilakukan tim MA yang beranggotakan 9 orang ini tertutup. Keempat orang ini dimintai keterangan seputar dugaan perbuatan asusila dan pencemaran nama baik yang dilakukan oknum hakim Sil, yang menuduh mereka berselingkuh dan punya istri simpanan.
Guntur Triyono mengatakan, mereka diundang petugas MA perihal laporan mereka ke Polres Lubuk Linggau. “Saya dituduh Sil mempunyai istri simpanan, saya tidak terima dan melaporkan ke Polres Lubuk Linggau, 1 Agustus lalu,” ujarnya.
Ditambahkan, mereka juga ditanya dugaan perbuatan asusila yang dilakukan hakim Sil yang pernah kedapatan berbuat asusila dengan oknum perwira polisi, di rumah dinas Sil.
Indra Safei menambahkan, dia juga diisukan berselingkuh dengan wanita lain oleh Sil hingga hampir bercerai. “Saya minta petugas MA berbuat adil dan profesional dalam mengusut kasus ini,” imbuhnya.
Jaksa M Yunus SH mengatakan, dia juga melaporkan Sil ke Polres Lubuk Linggau karena dituduh berselingkuh dengan honorer di Pemkot Lubuk Linggau.
Sebagaimana diketahui, Sil diduga melakukan tindakan asusila dari penggerebekan yang dilakukan anggota Polres Lubuk Linggau, dan akhirnya menyebar ke masyarakat melalui pesan singkat atau SMS (short message service). Kemudian terjadi aksi demo, lalu PN Lubuk Linggau memeriksa kasus itu, dan oknum hakim tersebut dipindahkan ke PT Palembang.
Humas PT Palembang, Daryono SH tak bersedia berkomentar. Saat ditemui di ruang kerjanya dia enggan menemui wartawan dan memberikan komentar, serta menyuruh menemui Wakil Panitera, Chairul Sutrisno SH CN. Sayangnya, Chairul juga tidak dapat ditemui. (jpnn)
*Tim MA Turun Tangan
PALEMBANG- Masih ingat kasus dugaan asusila dan pencemaran nama baik yang dilakukan oknum Hakim Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Linggau, Sil SH? Saat ini, kasusnya sedang dalam penyelidikan Mahkamah Agung (MA). Kemarin tim MA turun meminta keterangan 4 orang yang menjadi korban yakni Guntur Triyono, M Yunus, Zamraini, dan Indra Safei, di PT Palembang.
Sayangnya pemeriksaan yang dilakukan tim MA yang beranggotakan 9 orang ini tertutup. Keempat orang ini dimintai keterangan seputar dugaan perbuatan asusila dan pencemaran nama baik yang dilakukan oknum hakim Sil, yang menuduh mereka berselingkuh dan punya istri simpanan.
Guntur Triyono mengatakan, mereka diundang petugas MA perihal laporan mereka ke Polres Lubuk Linggau. “Saya dituduh Sil mempunyai istri simpanan, saya tidak terima dan melaporkan ke Polres Lubuk Linggau, 1 Agustus lalu,” ujarnya.
Ditambahkan, mereka juga ditanya dugaan perbuatan asusila yang dilakukan hakim Sil yang pernah kedapatan berbuat asusila dengan oknum perwira polisi, di rumah dinas Sil.
Indra Safei menambahkan, dia juga diisukan berselingkuh dengan wanita lain oleh Sil hingga hampir bercerai. “Saya minta petugas MA berbuat adil dan profesional dalam mengusut kasus ini,” imbuhnya.
Jaksa M Yunus SH mengatakan, dia juga melaporkan Sil ke Polres Lubuk Linggau karena dituduh berselingkuh dengan honorer di Pemkot Lubuk Linggau.
Sebagaimana diketahui, Sil diduga melakukan tindakan asusila dari penggerebekan yang dilakukan anggota Polres Lubuk Linggau, dan akhirnya menyebar ke masyarakat melalui pesan singkat atau SMS (short message service). Kemudian terjadi aksi demo, lalu PN Lubuk Linggau memeriksa kasus itu, dan oknum hakim tersebut dipindahkan ke PT Palembang.
Humas PT Palembang, Daryono SH tak bersedia berkomentar. Saat ditemui di ruang kerjanya dia enggan menemui wartawan dan memberikan komentar, serta menyuruh menemui Wakil Panitera, Chairul Sutrisno SH CN. Sayangnya, Chairul juga tidak dapat ditemui. (jpnn)
Ketua DPK PDK Mura Dilaporkan ke Polisi
*Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan
MUSI RAWAS-Konflik yang terjadi antara ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan (DPK PDK) Kabupaten Musi Rawas, kini memasuki babak baru.
Kemarin (Kamis, 23/10) sekretaris DPK PDK Musi Rawas, M Joni Harlan SP, melaporkan ketuanya, Sutrisno, ke Mapolres Musi Rawas terkait dugaan pemalsuan tanda tangan pada surat daftar bakal calon (balon) anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas 2008-2013 dari PDK.
Kepada Linggau Pos, Joni mengatakan dirinya berharap setelah adanya laporan ini Polres Musi Rawas segera mengusutnya hingga tuntas. “Jika nanti terbukti ada indikasi pemalsuan tanda tangan, maka itu sudah merupakan tindakan kriminal. Oleh karenanya saya meminta kepada aparat hukum agar secepatnya mengusut kasus tersebut hingga tuntas,” imbuhnya.
Joni juga meminta kepada penyidik supaya secepatnya memanggil Ketua DPK PDK Kabupaten Musi Rawas, Sutrisno untuk dimintai keterangan. “Kalau terbukti, saya berharap pelaku dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tambahnya.
Joni datang ke Mapolres Musi Rawas di Muara Beliti sekitar pukul 11.30 WIB, dan langsung menjalani pemeriksaan mulai pukul 12.00 WIB-15.30 WIB.
“Kepada KPU Kabupaten Musi Rawas, saya berharap agar tidak mengeluarkan daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif dari PDK sebelum persoalannya selesai,” tegas dia.
Sementara itu, sesuai dengan surat tanda terima penerimaan laporan dengan nomor polisi STPL/B-589/X/2008/SPK, Kapolres Musi Rawas, AKBP Herry Nixon’s SIK, melalui Kepala SPK Shift C Ajun Inspektur Polisi Satu Junaidi MT, membenarkan bahwa Joni Harlan sudah melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan ke Mapolres Musi Rawas.
Uraian singkat dari laporannya, dugaan pemalsuan tanda tangan pada surat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas untuk daerah pemilihan (Dapil) 4 dan 1. Setelah surat tersebut diajukan, keluarlah DCS yang mencantumkan nama korban pada urutan nomor 2, padahal sebelumnya korban berada pada urutan 1.
Lalu apa tanggapan pihak terlapor? Ketua DPK PDK Kabupaten Musi Rawas, Sutrisno, didampingi Sekretaris DPK PDK Kabupaten Musi Rawas, Ichsan Suhadi SSi, mengatakan mengatakan sah-sah saja kalau dia (Joni Harlan, red) melaporkan masalah ini ke Mapolres Musi Rawas, karena itu merupakan haknya selaku warga negara.
Lalu Sutrisno mempertanyakan surat dari Panwaslu Provinsi Sumsel yang disebut-sebut oleh Joni merupakan surat rekomendasi.
“Sebab saya juga menerima surat dimaksud. Kita mempertanyakan, apakah itu surat rekomendasi atau merupakan surat balasan dari Joni, kepada Panwaslu Provinsi Sumsel. Saya tidak bisa mengomentari persoalan ini lebih jauh, sebab berdasarkan rapat di kantor DPP PDK Provinsi Sumsel di Palembang, Selasa (21/10) lalu, bahwa keberadaan DPK PDK Kabupaten Musi Rawas, diambil alih DPP PDK Provinsi Sumsel, yang diketuai Ir Suparman Rumon,” pungkasnya. (04/)
*Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan
MUSI RAWAS-Konflik yang terjadi antara ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan (DPK PDK) Kabupaten Musi Rawas, kini memasuki babak baru.
Kemarin (Kamis, 23/10) sekretaris DPK PDK Musi Rawas, M Joni Harlan SP, melaporkan ketuanya, Sutrisno, ke Mapolres Musi Rawas terkait dugaan pemalsuan tanda tangan pada surat daftar bakal calon (balon) anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas 2008-2013 dari PDK.
Kepada Linggau Pos, Joni mengatakan dirinya berharap setelah adanya laporan ini Polres Musi Rawas segera mengusutnya hingga tuntas. “Jika nanti terbukti ada indikasi pemalsuan tanda tangan, maka itu sudah merupakan tindakan kriminal. Oleh karenanya saya meminta kepada aparat hukum agar secepatnya mengusut kasus tersebut hingga tuntas,” imbuhnya.
Joni juga meminta kepada penyidik supaya secepatnya memanggil Ketua DPK PDK Kabupaten Musi Rawas, Sutrisno untuk dimintai keterangan. “Kalau terbukti, saya berharap pelaku dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tambahnya.
Joni datang ke Mapolres Musi Rawas di Muara Beliti sekitar pukul 11.30 WIB, dan langsung menjalani pemeriksaan mulai pukul 12.00 WIB-15.30 WIB.
“Kepada KPU Kabupaten Musi Rawas, saya berharap agar tidak mengeluarkan daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif dari PDK sebelum persoalannya selesai,” tegas dia.
Sementara itu, sesuai dengan surat tanda terima penerimaan laporan dengan nomor polisi STPL/B-589/X/2008/SPK, Kapolres Musi Rawas, AKBP Herry Nixon’s SIK, melalui Kepala SPK Shift C Ajun Inspektur Polisi Satu Junaidi MT, membenarkan bahwa Joni Harlan sudah melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan ke Mapolres Musi Rawas.
Uraian singkat dari laporannya, dugaan pemalsuan tanda tangan pada surat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas untuk daerah pemilihan (Dapil) 4 dan 1. Setelah surat tersebut diajukan, keluarlah DCS yang mencantumkan nama korban pada urutan nomor 2, padahal sebelumnya korban berada pada urutan 1.
Lalu apa tanggapan pihak terlapor? Ketua DPK PDK Kabupaten Musi Rawas, Sutrisno, didampingi Sekretaris DPK PDK Kabupaten Musi Rawas, Ichsan Suhadi SSi, mengatakan mengatakan sah-sah saja kalau dia (Joni Harlan, red) melaporkan masalah ini ke Mapolres Musi Rawas, karena itu merupakan haknya selaku warga negara.
Lalu Sutrisno mempertanyakan surat dari Panwaslu Provinsi Sumsel yang disebut-sebut oleh Joni merupakan surat rekomendasi.
“Sebab saya juga menerima surat dimaksud. Kita mempertanyakan, apakah itu surat rekomendasi atau merupakan surat balasan dari Joni, kepada Panwaslu Provinsi Sumsel. Saya tidak bisa mengomentari persoalan ini lebih jauh, sebab berdasarkan rapat di kantor DPP PDK Provinsi Sumsel di Palembang, Selasa (21/10) lalu, bahwa keberadaan DPK PDK Kabupaten Musi Rawas, diambil alih DPP PDK Provinsi Sumsel, yang diketuai Ir Suparman Rumon,” pungkasnya. (04/)
Safrudin: Gladi Posko I Melatih Kemampuan Dandim
LUBUKLINGGAU-Dalam skenario utama Gladi Posko I adalah untuk melatih komadan toritorial dalam menanggulangi bencana alam dan mengatasi gejolak sosial akibat dari pasca bencana alam, sesuai dengan UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.
Bagaimana seorang dandim mengatasi masalah ini. Apa bila terjadi masalah Kantibmas dandim melakukan kordinasi dengan pihak kepolisian. Kemudian tindakan kedua dandim meningkatkan fungsi toritorial jangan sampai gejolak sosial yang sudah terjadi meningkat.
“Contohnya, merangkul tokoh masyarat, toko agama dan komponen masyarakat lainya. Untuk menekan jangan sampai gejolak sosial yang sudah terjadi meningkat,” ujar Kepala Seksi Korem 044/Gapo, Letkol Inf Safrudin.
Dia, melanjutkan dalam latihan ini seolah-oleh dandim dihadapkan pada kejadian sebenarnya. “Disinilah kita akan melihat kemampuan seorang dandim beserta para perwira dan staf selaku aparat pembina teritorial agar mampu dalam melaksanakan kesiapan operasi dengan langkah-langkah meliputi tatap muka dan perkiraan cepat. Disinilah akan terlihat kenberhasilan pelatihan ini,” demikain kata Safrudin.
Dandim 0406/Mura, Letkol Inf Drs Suryana HS, menambahkan. Pada skenario Gladi Posko I ini, seolah-olah terjadi banjir besar di Kecamatan Sarolangun dan Kecamatan Rupit. Kemudian pasca bancana ini terjadi gejolak sosial. “Kemudian saya selaku Dandim melakukan kordinasi dengan Pihak kepolisian. Lalu meningkatkan kordinasi dengan Koramil dan Babinsa bagaimana mengkondisikan jangan sampai gejolak sosial meluas. Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarat jangan mudah terpancing isu-isu, peduli terhadap lingkungannya dan mampu menenangkan masyarat. Intinya latihan ini bagamana komunikasi antara komandan dan staf,” demikian Dandim 0406/Mura, LetkolInf Drs Suryana.
Kegitan itu ditutup secara resmi oleh Komandan Korem 044/Garuda Dempo (Danrem 044/Gapo), Kolonel (Inf) Edy Sumarto di Makodim 0406/Mura, Jalan Garuda, Lubuklinggau, Kamis (23/10). (04)
80 Persen Guru di Bawah Naungan Depag Belum S1
*120 Guru Ikut Program Kulifikasi
MUSI RAWAS-80 persen guru di lingkungan Kantor Departemen Agama (Depag) Kabupaten Musi Rawas, belum menyandang gelar sarjana strata satu (S1).
Kasi Madrasa dan Pendidikan Agama Islam di Sekolah (Mapenda), Kantor Depag Kabupaten Musi Rawas, Drs Habibullah Angkasa MAg, membenarkan kondisi itu, turutama guru honor.
Hal itu terjadi pada awalnya, karena keterbatasan lembaga pendidikan agama di daerah, akhirnya masyarat berinisiatif mendirikan madrasa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Jaman dulukan yang penting sekolah tidak ada ketentuan yang baku. Sesuai dengan perkembangan jaman, sekarang ada ketentuan seperti standar pelayanan minimal dan lain-lain.
Jumlah guru Depag Kabupaten Musi Rawas, hingga saat ini berjumlah 1037 orang, dengan rincian 887 guru honor, 150 PNS.
“Untuk itu kita terus berupaya mengusulkan ke Depag pusat, agar mendapat jatah sertifikasi guru. Alhamdulillah tahun 2008 ini kita dapat jatah 120 guru yang mengikuti program kualifikasi guru, kuliah di IAIN Raden Patah Palembang,” paparnya.
Biaya kuliah, lanjut Habibullah, ditanggung Departeman Agama melalui Dirjen Pendidikan Agama Islam. Dananya perorang Rp 2.000.000 pertahun, uangnya ditransper langsung ke rekening guru yang bersangkutan.
“Dana itu diperkirakan cukup untuk biaya kuliah selama dua semester, ujarnya.
Lebih lanjut Habibullah, menjelaskan, guru yang mengikuti kualifikasi tadi diutamakan guru yang sudah menyandang gelar diploma dua (D2), baik guru madrasa, termasuk guru nip 13 yaitu guru agama Depag yang mengajar di sekolah umum. Dan guru nip 15 yaitu guru agama yang dingakat oleh pemerintah daerah (guru dibawah naungan Dinas Pendidikan-red). Baik guru PNS maupun honor.
“Kita tidak membedakan PNS atau masih honor. Yang penting guru mengajar di madrasa atau guru agama, terutama yang sudah menyandang gelar D2.,” jelasnya.
Masih kata Habibullah, berdasarkan ketetapan dari Depag program sertifikasi guru pada 2014 dianggap selesai.
“Jadi 2014 nanti kalau masih ada guru honor yang belum sarjana tidak bisa lagi mengajar di sekolah-sekolah dalam naungan Depg. Kalau tidak dipacu seperti ini dihawatirkan kita semakin ketinggalan. Untuk itu kita selalu mendorong guru agar mengikuti program kualifikasi,” bebernya.
Untuk diketahui, lanjut Habibullah, kedepan Departemen Agama tidak lagi menerima guru yang belum menyandang gelar S1.
“Kita mengutamkan menerima guru sudah menyandang gelar S1. Akan lebih baik lagi kalau sudah sertifikasi. Sebab kalau belum sertifikasi nanti akan menjadi beban lagi, butuh biaya untuk sertifikasi. Mengingat biayanya cukup besar. Kapan lagi kita akan meningkatkan pendidikan kalau terus membiayi kualifiasi atau sertifikasi. Sebab kita berpacu untuk meningkatkan kulitas pendidikan kita,” demikian Habibullah. (04)
*120 Guru Ikut Program Kulifikasi
MUSI RAWAS-80 persen guru di lingkungan Kantor Departemen Agama (Depag) Kabupaten Musi Rawas, belum menyandang gelar sarjana strata satu (S1).
Kasi Madrasa dan Pendidikan Agama Islam di Sekolah (Mapenda), Kantor Depag Kabupaten Musi Rawas, Drs Habibullah Angkasa MAg, membenarkan kondisi itu, turutama guru honor.
Hal itu terjadi pada awalnya, karena keterbatasan lembaga pendidikan agama di daerah, akhirnya masyarat berinisiatif mendirikan madrasa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Jaman dulukan yang penting sekolah tidak ada ketentuan yang baku. Sesuai dengan perkembangan jaman, sekarang ada ketentuan seperti standar pelayanan minimal dan lain-lain.
Jumlah guru Depag Kabupaten Musi Rawas, hingga saat ini berjumlah 1037 orang, dengan rincian 887 guru honor, 150 PNS.
“Untuk itu kita terus berupaya mengusulkan ke Depag pusat, agar mendapat jatah sertifikasi guru. Alhamdulillah tahun 2008 ini kita dapat jatah 120 guru yang mengikuti program kualifikasi guru, kuliah di IAIN Raden Patah Palembang,” paparnya.
Biaya kuliah, lanjut Habibullah, ditanggung Departeman Agama melalui Dirjen Pendidikan Agama Islam. Dananya perorang Rp 2.000.000 pertahun, uangnya ditransper langsung ke rekening guru yang bersangkutan.
“Dana itu diperkirakan cukup untuk biaya kuliah selama dua semester, ujarnya.
Lebih lanjut Habibullah, menjelaskan, guru yang mengikuti kualifikasi tadi diutamakan guru yang sudah menyandang gelar diploma dua (D2), baik guru madrasa, termasuk guru nip 13 yaitu guru agama Depag yang mengajar di sekolah umum. Dan guru nip 15 yaitu guru agama yang dingakat oleh pemerintah daerah (guru dibawah naungan Dinas Pendidikan-red). Baik guru PNS maupun honor.
“Kita tidak membedakan PNS atau masih honor. Yang penting guru mengajar di madrasa atau guru agama, terutama yang sudah menyandang gelar D2.,” jelasnya.
Masih kata Habibullah, berdasarkan ketetapan dari Depag program sertifikasi guru pada 2014 dianggap selesai.
“Jadi 2014 nanti kalau masih ada guru honor yang belum sarjana tidak bisa lagi mengajar di sekolah-sekolah dalam naungan Depg. Kalau tidak dipacu seperti ini dihawatirkan kita semakin ketinggalan. Untuk itu kita selalu mendorong guru agar mengikuti program kualifikasi,” bebernya.
Untuk diketahui, lanjut Habibullah, kedepan Departemen Agama tidak lagi menerima guru yang belum menyandang gelar S1.
“Kita mengutamkan menerima guru sudah menyandang gelar S1. Akan lebih baik lagi kalau sudah sertifikasi. Sebab kalau belum sertifikasi nanti akan menjadi beban lagi, butuh biaya untuk sertifikasi. Mengingat biayanya cukup besar. Kapan lagi kita akan meningkatkan pendidikan kalau terus membiayi kualifiasi atau sertifikasi. Sebab kita berpacu untuk meningkatkan kulitas pendidikan kita,” demikian Habibullah. (04)
Rabu, 22 Oktober 2008
Dispendik Sumsel Sosialisasi Pola Kemitraan
*Kuliah Dibiayai Pemda
LUBUKLINGGAU-Banyak program beasiswa baik yang diselegarakan oleh lembaga swasta dan pemerintah baik pusat maupun daerah, diantanya pola kemitraan yang diselegarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) dan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota (Pemkab/Pemkot).
Agar program itu diketahui oleh pelajar terutama siswa SMA/SMK kelas XII, maka pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Dispendik Provinsi Sumsel) menggelar sosialisasi pola kemitraan di aula SMA Negeri 1 Lubuklinggau, Rabu (22/10).
Kasi SMK dan Perguruan Tinggi, Dispendik Provinsi Sumsel, Drs Arindi Akuan MM, mengatakan. Sosialisasi pola kemitraan ini diikuti 85 peserta, utusan siswa-siswi SMA/SMK dan kepala sekolah, baik sekolah negeri dan swasta asal Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas.
Pola kemitraan merupakan kerjasama antara Pemprov Sumsel dan Pemkab/Pemkot dalam wilayah Provinsi Sumsel dengan lima PTN antara lain Universitas Sriwijaya (Unsri), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Intitit Tehnologi Bandung (ITB) dan Intitut Pertanian Bogor (IPB).
“Kita menghimbau kepada kepala sekolah SMA/SMK baik negeri dan swasta agar mengutus siswa-siswinya untuk mengikuti seleksi peneriamaan mahasiswa baru melalui jalur pola kemitraan,” jelasnya.
Masih kata Arindi, Mahasiswa yang kuliah melalui pola kemitraan ini dibiayai oleh Pemprov Sumsel dan Pemkab atau Pemkot sesuai asal siswa. Misalnya asal Kota Lubuklinggau artinya Pemkot Lubuklinggau yang membiayainya. Untuk biaya hidup mahasiswa ditanggung Pemprov Sumsel sedangkan biaya kuliah dibayar Pemkot/Pemkab.
“Biaya hidup mahasiswa tadi di tranfer langsung ke rekening mahasiswa. Dibayar persemester atau pertriwulan. Biayanya untuk yang kuliah di Unsri Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan permahasiswa, sedangkan UI, ITB, ITB dan UGM Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah),” paparnya.
Pola kemitraan ini, lanjut Arindi, sudah berlangsung sejak empat tahun lalu tepatnya tahun 2005. “Hingga 2008 ini ada 85 mahasiswa yang dibiayai melalui pola kemitraan ini utusan dari 14 kabupaten/kota se-Sumsel,” demikian Arindi.
Kabid Dikmenti, Disapendik Kota Lubuklinggau, Drs H Abdullah Makcik, menambahkan. Ada 4 mahasiswa asal Kota Lubuklinggau yang dibiayai pola kemitraan ini. Dengan rincian ITB 3 mahasiswa dan 1 mahasiswa di Unsri, ujar Abdullah.
Untuk diketahuin tim sosialisasi kemitraan ini terdiri dari 5 orang, diketuai oleh Drs Arindi Akuan MM, H Edy Manhar SE MM, Erwin SH, Junaidi dan Ongsing Hanil Harat. (04)
*Kuliah Dibiayai Pemda
LUBUKLINGGAU-Banyak program beasiswa baik yang diselegarakan oleh lembaga swasta dan pemerintah baik pusat maupun daerah, diantanya pola kemitraan yang diselegarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) dan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota (Pemkab/Pemkot).
Agar program itu diketahui oleh pelajar terutama siswa SMA/SMK kelas XII, maka pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Dispendik Provinsi Sumsel) menggelar sosialisasi pola kemitraan di aula SMA Negeri 1 Lubuklinggau, Rabu (22/10).
Kasi SMK dan Perguruan Tinggi, Dispendik Provinsi Sumsel, Drs Arindi Akuan MM, mengatakan. Sosialisasi pola kemitraan ini diikuti 85 peserta, utusan siswa-siswi SMA/SMK dan kepala sekolah, baik sekolah negeri dan swasta asal Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas.
Pola kemitraan merupakan kerjasama antara Pemprov Sumsel dan Pemkab/Pemkot dalam wilayah Provinsi Sumsel dengan lima PTN antara lain Universitas Sriwijaya (Unsri), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Intitit Tehnologi Bandung (ITB) dan Intitut Pertanian Bogor (IPB).
“Kita menghimbau kepada kepala sekolah SMA/SMK baik negeri dan swasta agar mengutus siswa-siswinya untuk mengikuti seleksi peneriamaan mahasiswa baru melalui jalur pola kemitraan,” jelasnya.
Masih kata Arindi, Mahasiswa yang kuliah melalui pola kemitraan ini dibiayai oleh Pemprov Sumsel dan Pemkab atau Pemkot sesuai asal siswa. Misalnya asal Kota Lubuklinggau artinya Pemkot Lubuklinggau yang membiayainya. Untuk biaya hidup mahasiswa ditanggung Pemprov Sumsel sedangkan biaya kuliah dibayar Pemkot/Pemkab.
“Biaya hidup mahasiswa tadi di tranfer langsung ke rekening mahasiswa. Dibayar persemester atau pertriwulan. Biayanya untuk yang kuliah di Unsri Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan permahasiswa, sedangkan UI, ITB, ITB dan UGM Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah),” paparnya.
Pola kemitraan ini, lanjut Arindi, sudah berlangsung sejak empat tahun lalu tepatnya tahun 2005. “Hingga 2008 ini ada 85 mahasiswa yang dibiayai melalui pola kemitraan ini utusan dari 14 kabupaten/kota se-Sumsel,” demikian Arindi.
Kabid Dikmenti, Disapendik Kota Lubuklinggau, Drs H Abdullah Makcik, menambahkan. Ada 4 mahasiswa asal Kota Lubuklinggau yang dibiayai pola kemitraan ini. Dengan rincian ITB 3 mahasiswa dan 1 mahasiswa di Unsri, ujar Abdullah.
Untuk diketahuin tim sosialisasi kemitraan ini terdiri dari 5 orang, diketuai oleh Drs Arindi Akuan MM, H Edy Manhar SE MM, Erwin SH, Junaidi dan Ongsing Hanil Harat. (04)
Selasa, 21 Oktober 2008
PWM Sumsel Sepakat Bangkitkan ICM
PWM Sumsel Sepakat Bangkitkan ICM
*Selenggarakan Pendidikan Gratis
LUBUKLINGGAU-Unsur Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan (PWM-Sumsel), berkomitmen akan membangkitkan kembali kejayaan Pondok Pesantren Islamic Centre Muhammadiyah (Ponpes-ICM) ICM teletak di Kelurahan Rahma, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, demikian kata Seketaris Majelis Pendidikan Dasar, Menengah (Dikdasmen) PWM-Sumsel, Ir Mukhtarudin Muchsiri MP.
Dia melanjutkan, bentuk komitmen untuk membesarkan ICM Lubuklinggau, tadi pihaknya menggelar pendidikan gratis biaya pendidikan dan pemondokan. “ Jadi anak yang sekolah di ICM tidak di pungut biaya apa pun. Untuk membiayai oprasional sekolah dananya berasal dari PWM-Sumsel dan dari PDM se-Sumsel. Kita secara bahu-membahu demi menghidupkan kembali ICM. Fasilitasnya sudah lengkap sayang kalau tidak dikelolah. Apalagi lahan komplek ICM itu merupakan hiba dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas,” jelasnya.
Selain itu, kata Mukhtarudin, ICM Lubuklinggau, memiliki lahan perkebunan seluas 5 Ha yang ditanami pisang, sekarang sudah menghasilkan. Dari hasil kebun itu juga dapat untuk menopang biaya oprosional. Kemudian ada 34 hektar lagi lahan perkebunan yang belum dikelolah. “Insyaallah dalam waktu dekat akan kita usahakan sehingga dapat menambah keuangan ICM,” harapnya.
Untuk diketahui, jelas Mukhtarudin, saat ini ada 20 anak yang mengenyam pendidikan di SMP ICM. “Saat ini hanya SMP yang beroperasi semantara yang lain belum. Muda-mudahan kedepan mulai dari SD, SMP dan SMA dapat diselegarakan,” ujarnya. (04)
*Selenggarakan Pendidikan Gratis
LUBUKLINGGAU-Unsur Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan (PWM-Sumsel), berkomitmen akan membangkitkan kembali kejayaan Pondok Pesantren Islamic Centre Muhammadiyah (Ponpes-ICM) ICM teletak di Kelurahan Rahma, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, demikian kata Seketaris Majelis Pendidikan Dasar, Menengah (Dikdasmen) PWM-Sumsel, Ir Mukhtarudin Muchsiri MP.
Dia melanjutkan, bentuk komitmen untuk membesarkan ICM Lubuklinggau, tadi pihaknya menggelar pendidikan gratis biaya pendidikan dan pemondokan. “ Jadi anak yang sekolah di ICM tidak di pungut biaya apa pun. Untuk membiayai oprasional sekolah dananya berasal dari PWM-Sumsel dan dari PDM se-Sumsel. Kita secara bahu-membahu demi menghidupkan kembali ICM. Fasilitasnya sudah lengkap sayang kalau tidak dikelolah. Apalagi lahan komplek ICM itu merupakan hiba dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas,” jelasnya.
Selain itu, kata Mukhtarudin, ICM Lubuklinggau, memiliki lahan perkebunan seluas 5 Ha yang ditanami pisang, sekarang sudah menghasilkan. Dari hasil kebun itu juga dapat untuk menopang biaya oprosional. Kemudian ada 34 hektar lagi lahan perkebunan yang belum dikelolah. “Insyaallah dalam waktu dekat akan kita usahakan sehingga dapat menambah keuangan ICM,” harapnya.
Untuk diketahui, jelas Mukhtarudin, saat ini ada 20 anak yang mengenyam pendidikan di SMP ICM. “Saat ini hanya SMP yang beroperasi semantara yang lain belum. Muda-mudahan kedepan mulai dari SD, SMP dan SMA dapat diselegarakan,” ujarnya. (04)
Langganan:
Postingan (Atom)
